DENPASAR, iNews.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek angkat suara mengenai banyaknya petugas Pemilu 2019 yang meninggal dan sakit karena kelelahan. Dia pun mengevaluasi proses penyelenggaraan Pemilu agar tidak menugaskan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bekerja selama 24 jam penuh karena sangat berbahaya bagi kesehatan.
“Saya kira memang ini seharusnya diperhatikan. Tidak mungkin kita itu bekerja 24 jam,” kata Nila usai meninjau pabrik rapid test Kimia Farma di Denpasar, Selasa (23/4/2019).
Menurut Menkes, seharusnya persiapan bisa lebih matang dengan menugaskan anggota KPPS bekerja secara bergantian, sesuai waktu kerja yang sudah disepakati sebelumnya.
Menkes mengatakan, ada beberapa alasan yang menyebabkan meninggalnya anggota KPPS. Bisa karena kondisi kelelahan, tidak beristirahat, dan yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit sebelumnya.
Nila mencontohkan, apabila seorang petugas memiliki riwayat hipertensi dan bekerja 24 jam penuh tanpa istirahat, ditambah lagi tidak mengonsumsi obat, bisa menyebabkan stress tinggi. Bahkan, bisa menyebabkan berbagai serangan penyakit.
Menkes Nila juga telah mengirimkan surat kepada dinas kesehatan tiap daerah untuk segera menangani pasien yang merupakan petugas KPPS untuk terus menjaga kondisi kesehatan mereka.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginformasikan hingga saat ini terdapat 119 orang petugas KPPS yang meninggal dunia dan 548 sakit yang tersebar di 25 provinsi. Penyebabnya diduga kelelahan dalam melaksanakan tugas.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, masih menunggu usulan Bawaslu dan KPU terkait santunan untuk anggota KPPS yang meninggal dunia karena bertugas selama Pemilu Serentak 2019. Walaupun demikian, dia memastikan pemerintah akan memberikan penghargaan bagi para pejuang demokrasi itu.
“Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Saya yakin Pemerintah akan memberi penghargaan, tetapi kalau soal anggaran nanti biar dari Bawaslu fix-nya (pastinya) berapa untuk yang sakit, berapa yang meninggal termasuk KPPS dan anggota Polri nya,” kata Tjahjo sebelum mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/04/2019).
Sementara Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan, pemilu serentak di Indonesia paling rumit di dunia karena menyelenggarakan lima pemilihan secara bersamaan. Dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019, dia menyarankan agar pemilihan serentak dilakukan secara berjenjang dan bertahap dalam beberapa waktu.
Jimly menyarankan agar memisahkan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan representasi kedaerahan, yaitu pemilu presiden dengan DPR RI, pemilihan gubernur dengan DPRD provinsi dan DPD, serta pemilihan bupati-walikota dengan DPRD kabupaten-kota.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait